Tiongkok bersikeras memiliki hak di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Beijing mengklaim perairan itu termasuk dalam perairan laut China Selatan yang sebagian besar masuk wilayah China.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan klaim terhadap wilayah perairan Natuna merupakan persoalan serius yang harus segera di selesaikan

Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP) mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas kapal China yang masuk ke Laut Natuna

China juga sudah angkat bicara menentang inisiatif Indonesia merubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017

Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus Natuna

Tugas pengamanan di Laut Natuna Utara ini akan bergantian denga KN Kalimasadha P.115.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mendukung langkah Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam yang mendorong mobilisasi 120 kapal perikanan nelayan asal Pantura Pulau Jawa untuk beroperasi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa.

Saya meyakini Angkatan Laut Indonesia dan juga Bakamla sudah lama mengetahui strategi China dengan mengerahkan milisi maritim. Karena cara paling mudah untuk meng-klaim suatu wilayah laut adalah dengan mengerahkan angkatan laut dan juga nelayan di wilayah tersebut, ini dilakukan oleh China dalam klaim atas Laut China Selatan.

Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu.